Florinda Zeka telah bertekad. “Jika mereka meminta saya menang-galkan jilbab, saya tak akan melakukannya,” ujarnya. Gadis berusia 17 tahun ini sejak Maret lalu terpaksa harus mening-galkan sekolah karena berjilbab. Ia tertimpa dampak kebijakan Pemerintah Kosovo yang melarang penggunaan jilbab di sekolah-sekolah umum.
Kini, otoritas lokal sedang mempertimbangkan keputusan apakah akan mengizinkan Zeka kembali ke kelas atau tidak, setelah liburan musim panas ini. Ia mengungkapkan kesedihannya atas munculnya larangan jilbab. Ia pun merasakan diskriminasi. Sebab, ia ingin memiliki hak seperti orang lain, bersekolah.
Ia benar-benar rindu kembali ke sekolah, tentu dengan penutup auratnya. Kosovo, yang secara unilateral mendeklarasikan kemerdekaannya dari Serbia pada 2008 silam, menetapkan larangan jilbab di sekolah umum pada akhir tahun lalu. Langkah ini dianggap pemerintah sesuai dengan konstitusi yang menyatakan Kosovo negara sekuler.
Namun, sejumlah kalangan meyakini motif sebenarnya adalah keinginan pemerintah agar Kosovo seperti negara Barat. Yang menegaskan bahwa mereka benar-benar menganut nilai-nilai Eropa. Dengan harapan, Kosovo secara mudah bisa bergabung dalam Uni Eropa. Langkah yang hampir sama dilakukan Turki.
Di sisi lain, mereka menunjukkan satu fakta lainnya. Untuk mencapai tujuannya, pemerintah mendorong pembangunan katedral Katolik besar yang kini masih berlangsung. Lokasinya di ibu kota negara, Pristina. Sedangkan Muslim, yang jumlahnya lebih dari 90 persen dari populasi, terpaksa harus shalat hingga trotoar.
Hal ini terjadi karena sempitnya masjid-masjid yang ada di kota tersebut. Deputi Menteri Luar Negeri Vlora Citaku, menyampaikan dalih pemerintah soal pelarangan busana Muslimah. “Jilbab di Kosovo bukan elemen dalam identitas kami. Jilbab merupakan pertanda penyerahan diri perempuan kepada laki-laki,” katanya.
Menurut dia, tak mungkin seorang gadis berusia 16 tahun atau 17 tahun mampu membuat keputusan secara sadar untuk memakai jilbab. Ia mengatakan, pelarangan tak akan diberlakukan di universitas. Pemerintah, kata dia, mempertimbangkan soal kedewasaan terkait jilbab.
Secara umum, jelas dia, ada persepsi bahwa setelah berumur 18 tahun ke atas seseorang mampu membuat keputusan secara mandiri. Dengan demikian, perempuan itu melakukan sesuatu bukan karena dorongan atau paksaan di luar dirinya. Ia menegaskan, banyak orang yang mendukung larangan jilbab di sekolah-sekolah umum.
Menurut dia, daripada memberikan fokus pada kelompok marginal lebih baik perhatian diberikan kepada mereka yang mayoritas. Banyak orang tua menyampaikan rasa khawatir tentang anaknya yang mengenakan jilbab. Pada Juni lalu, keputusan pemerintah ini memicu unjuk rasa 5.000 orang di Pristina.
Para pemimpin Muslim menegaskan, mereka akan mengadukan pemerintahnya ke Pengadilan HAM Eropa jika keputusan pelarangan jilbab itu tak dihapuskan. Besa Ismaili, salah seorang yang menentang pelarangan penggunaan jilbab di sekolah umum, menyatakan kebijakan itu mempengaruhi dukungan publik terhadap Pemerintah Kosovo.
Ia benar-benar rindu kembali ke sekolah, tentu dengan penutup auratnya. Kosovo, yang secara unilateral mendeklarasikan kemerdekaannya dari Serbia pada 2008 silam, menetapkan larangan jilbab di sekolah umum pada akhir tahun lalu. Langkah ini dianggap pemerintah sesuai dengan konstitusi yang menyatakan Kosovo negara sekuler.
Namun, sejumlah kalangan meyakini motif sebenarnya adalah keinginan pemerintah agar Kosovo seperti negara Barat. Yang menegaskan bahwa mereka benar-benar menganut nilai-nilai Eropa. Dengan harapan, Kosovo secara mudah bisa bergabung dalam Uni Eropa. Langkah yang hampir sama dilakukan Turki.
Di sisi lain, mereka menunjukkan satu fakta lainnya. Untuk mencapai tujuannya, pemerintah mendorong pembangunan katedral Katolik besar yang kini masih berlangsung. Lokasinya di ibu kota negara, Pristina. Sedangkan Muslim, yang jumlahnya lebih dari 90 persen dari populasi, terpaksa harus shalat hingga trotoar.
Hal ini terjadi karena sempitnya masjid-masjid yang ada di kota tersebut. Deputi Menteri Luar Negeri Vlora Citaku, menyampaikan dalih pemerintah soal pelarangan busana Muslimah. “Jilbab di Kosovo bukan elemen dalam identitas kami. Jilbab merupakan pertanda penyerahan diri perempuan kepada laki-laki,” katanya.
Menurut dia, tak mungkin seorang gadis berusia 16 tahun atau 17 tahun mampu membuat keputusan secara sadar untuk memakai jilbab. Ia mengatakan, pelarangan tak akan diberlakukan di universitas. Pemerintah, kata dia, mempertimbangkan soal kedewasaan terkait jilbab.
Secara umum, jelas dia, ada persepsi bahwa setelah berumur 18 tahun ke atas seseorang mampu membuat keputusan secara mandiri. Dengan demikian, perempuan itu melakukan sesuatu bukan karena dorongan atau paksaan di luar dirinya. Ia menegaskan, banyak orang yang mendukung larangan jilbab di sekolah-sekolah umum.
Menurut dia, daripada memberikan fokus pada kelompok marginal lebih baik perhatian diberikan kepada mereka yang mayoritas. Banyak orang tua menyampaikan rasa khawatir tentang anaknya yang mengenakan jilbab. Pada Juni lalu, keputusan pemerintah ini memicu unjuk rasa 5.000 orang di Pristina.
Para pemimpin Muslim menegaskan, mereka akan mengadukan pemerintahnya ke Pengadilan HAM Eropa jika keputusan pelarangan jilbab itu tak dihapuskan. Besa Ismaili, salah seorang yang menentang pelarangan penggunaan jilbab di sekolah umum, menyatakan kebijakan itu mempengaruhi dukungan publik terhadap Pemerintah Kosovo.
Sumber: Republika
0 comments:
Posting Komentar